Oleh; Nufasilul Ayati, Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Kamis, 27 Agustus 2020, 16:25WIB
Tema gender bahasan yang tidak baru tetapi tetap menarik untuk didiskusikan bagi seluruh kalangan terutama mahasiswa, karena permasalahan dan kesenjangan gender seperti diskriminasi, stereotipe, subordinasi dan marginalisasi masih banyak ditemui dalam masyarakat. Kesenjangan gender tidak hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi juga menimpa laki-laki. Kebanyakan yang menjadi korban kekerasan adalah perempuan sehingga permasalahan kesenjangan gender identik dengan permasalahan perempuan.
Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender ini khususnya mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di era milenial ini. Mengapa pembahasan kesetaraan gender itu muncul dan menjadi suatu perdebatan yang panjang ? Hal ini dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan, dan sebagainya. Keterbatasan ini berasal dari berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandiingkan gerak laki-laki.
PMII memiliki komitmen terhadap keadilan gender, dan diwujudkan melalui pelembagaan gerakan perempuan bernama KOPRI. Oleh karenanya, dalam penulisan ini fokus pembahasan berikut ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai mengenai kesetaraan gender dan cara menghadapi bias gender
Makna Kesetaraan Gender
Istilah kesetaraan dalam kajian isu gender lebih sering digunakan dan disukai, karena makna kesetaraan laki-laki dan perempuan lebih menunjukkan pada pembagian tugas yang seimbang dan adil dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih memberikan pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini sering juga disebut dengan istilah kesetaraan gender, maka menurut Rianingsih Djohani (1996:7) bahwa yang dimaksud dengan gender adalah : “ pembagian peran, kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat”.
Istilah gender menjelaskan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Puspitawati (2013), kata “gender‟ dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa gender menyangkut aturan sosial yang merujuk pada perbedaan laki-laki dan perempuan.
Konstruksi gender pada masyarakat Indonesia lebih cenderung menyudutkan perempuan, sehingga perempuan menjadi pihak yang termarginalkan. Perempuan sering dianggap sebagai sosok yang lemah lembut, tidak berdaya, mudah perasa, tidak pintar, dan penakut, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, lebih pintar, dan pemberani. Dengan pemikiran yang seperti itulah dapat membuat perempuan terkungkung dalam sistem patriarki.
Rueda dalam Wardani (2009) mengatakan bahwa patriarki adalah penyebab penindasan terhadap perempuan. Masyarakat yang menganut sistem patriarki akan cenderung meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Perempuan hanya memiliki ruang terbatas dan hanya bisa melakukan pekerjaan domestik.
Ideologi patriarki dapat dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari patriarki. Keluarga akan membentuk konstruksi gender yang sesuai dengan kehidupan masyarakat khas Indonesia. Millet dalam Wardani (2009) menjelaskan bahwa orang tua akan mengajarkan bagaimana anak mereka bersikap sesuai dengan jenis kelamin anak. Menurut Millet dalam Wardani (2009), ideologi patriarki disosialisasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, temperament, merupakan komponen psikologi yang meliputi pengelompokan kepribadian seseorang berdasar pada kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang dominan. Hal itu memberikan kategori stereotype kepada laki-laki dan perempuan; seperti kuat, cerdas, agresif, efektif merupakan sifat yang melekat pada laki-laki, sedangkan tunduk (submissive), bodoh (ignorant), baik (virtuous), dan tidak efektif merupakan sifat yang melekat pada perempuan. Kedua, sex role, merupakan komponen sosiologis yang mengelaborasi tingkah laku kedua jenis kelamin. Hal ini membedakan gesture dan sikap pada setiap jenis kelamin. Sehingga terjadi pelekatan stereotype pada perempuan sebagai pekerja domestik (domestic service) dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Ketiga, status yang merupakan komponen politis dimana laki-laki memiliki status superior dan perempuan inferior. Dengan demikan, anak perempuan akan diajari menjadi perempuan yang lemah lembut, harus bisa mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga, tidak boleh banyak berperan, dan tidak akan menjadi masalah bila perempuan tidak menuntut ilmu setingginya-tingginya.
Sistem patriarki yang terkonstruksi dalam masyarakat Indonesia akibat dari konstruksi gender dapat menjadikan perempuan Indonesia terpenjara dalam ketidakbebasan. Kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, menjadi mandiri, kuat, dan menuntut ilmu akan terbatasi. Jika demikian, perempuan Indonesia jelas akan mengalami kemunduran karena tidak mampu mengembangkan potensi dirinya. Padahal, kebebasan mengembangkan potensi diri merupakan hak baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Fakta di lapangan yang dapat kita lihat, perempuan akan dicemooh bila menuntut ilmu hingga S3 saat belum berkeluarga, akan tetapi laki-laki akan dianggap lebih keren apabila sudah S3 kemudian memutuskan untuk menikah. Perempuan akan menjadi bahan pembicaraan bila mementingkan karier sebelum menikah, sedangkan laki-laki akan dianggap lebih mapan apabila mementingkan karier sebelum menikah. Perempuan akan menjadi bahan pembicaraan apabila memiliki gaji yang lebih besar daripada suami, sedangkan laki-laki dianggap sah-sah saja apabila memiliki gaji yang lebih besar daripada istri. Dari paparan di atas terlihat bahwa masyarakat akan memberi feedback yang berbeda kepada jenis kelamin yang berbeda, meskipun keduanya melakukan hal yang sama. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat Indonesia benar-benar tenggelam dalam konstruksi gender yang menyudutkan perempuan.
Dari segi kehambaan antara laki-laki dan perempuan di sisi Allah Swt., sesungguhnya Allah tidak membedakan keduanya, yang membedakannya adalah perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh keduanya. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt., untuk berlomba-lomba memperoleh kebajikan, untuk mengabdi kepada masyarakat dan agamanya.
Munculnya isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan perlakuan terhadap kaum perempuan. Tidak jarang dijumpai kasus-kasus yang mendeskriditkan kaum perempuan, bahkan menghilangkan makna keberadaannya.
Bias Gender
Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalahapabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya. Bias gender tersebut bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi khususnya di Indonesia, bias gender ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan. Sebenarnya ketimpangan gender yang merugikan perempuan itu, secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka perempuan tidak dapat menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan kedua pihak akan menjadi timpang. Akibatnya, terjadilah ketidakserasian dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama anatara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkungan kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara umum. Lebih jauh lagi dengan semakin tingginya tuntutan, kesadaran, dan kebutuhan perempuan terhadap pengembangan diri, timbullah konflik, karena perempuan membutuhkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya.
Munculnya bias gender ini (lebih banyak menimpa perempuan) diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan jenis gender lainnya (laki-laki). Sehingg adalam pengambilan keputusan, kepemimpinan,kedudukan yang tinggi, dan sebagainya sedikit sekali diberikan kepada perempuan.
Kader PMII Dalam Menghadapi Bias Gender
Bias gender juga terlihat secara jelas dalam banyak program intervensi untuk sektor-sektor yang diasumsikan sebagai sektor yang feminim. Dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti politik, ekonomi, media massa, pendidikan, dan kemasyarakatan, perempuan masih tetap jauh ketinggalan dari laki-laki. Dibidang pekerjaan produktif, perempuan masih lebih banyak yang menekuni bidang- perempuan (feminim), seperti keguruan, keterampilan, kesekretarisan, dsb. Sedangkan dalam program-program pembangunan, perempuan masih kurang memiliki kesempatan dan peran, baik sebagai penentu kebijakan, agen pembangunan (pekerja pembangunan), maupun peserta aktif. Biasanya perempuan hanya menerima manfaat pembangunan secara tidak langsung, yaitu dari suaminya. Walaupun demikian, perjuangan kesetaraan gender ditujukan kepada penguatan laki-laki dan perempuan, dengan kondisi yang dialami dalam suatu masyarakatnya. Menyikapi permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) memang merupakan suatu keharusan. Memperjuangkan kesetaraan ini merupakan perhatian yang harus diperjuangkan berbagai pihak, apakah pihak pengambil kebijakan (pemerintah), lembaga swadaya masyarakat, maupun unsur-unsur lain sebagai stakeholder (pelaku) itu sendiri melalui pemantapan kelembagaan secara maksimal demi terwujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.
Munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu direspon secara proporsional baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika tidak maka tetap saja isu kesetaraan ini hanya menjadi suatu wacana yang tak berujung. Oleh karena itu sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseim-bangan gender (menghapus ketimpangan gender), menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender.
Perlunya menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum sangatlah bersalah apabila kita melihat kenyataan dan data-data yang sampai saat ini (khususnya di Indonesia) masih banyak menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
PMII menyadari bahwa anggotanya perlu diberdayakan semaksimal mungkin. Selama ini kader putri PMII dirasa belum banyak yang diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya, padahal jumlah anggota putri PMII terbilang banyak.
PMII merupakan organisasi ekstra kampus yang menjadi wadah untuk melakukan perubahan dan kontrol atas fenomena dan permasalahan sosial yang terjadi baik dalam tingkat regional maupun nasional bahkan yang bersifat internasional. Apalagi PMII sudah menyandang sebagai organisasi pengkaderan, dimana di dalam proses berorganisasi yang diutamakan adalah peningkatan kapasitas dan kualitas kader. Hal ini sangat mencerminkan sekali bahwa PMII secara institusi merupakan wadah yang tepat untuk bisa disandingkan dengan organisasi lainnya yang mengusung gerakan untuk mengikis patriarki. Permasalahan sosial yang sering kali dilupakan adalah terkait permasalahan pengkaderan kader putri di PMII. Hal ini dikarenakan tidak semua kader putri di PMII karakteristiknya bisa disamartakan. Penyebab utama yang sering kali juga dilupakan adalah bahwa kita semua sedang hidup di dunia patriarki yang nyaris seluruh sistem kehidupannya adalah di bawah kontrol laki-laki. Keterbatasan akses kader putri untuk bisa mengaktualisasikan diri dan melakukan pengembangan potensi serta wacana menjadi pekerjaan rumah bersama para kader PMII. Karena tidak bisa dilupakan begitu saja, bahwa PMII juga memiliki kader-kader putri yang sangat potensial. Dan dibutuhkan sebuah proses pemeberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kader putri PMII.
Untuk menghimpun dan menggerakkan kader putri yang jumlahnya makin hari makin sedikit karena proses seleksi alam, maka solusi yang paling tepat adalah memberikan atau menciptakan wadah bagi mereka untuk berkumpul sebagai langkah awal. Mengingat keterbatasan mereka dalam memperoleh akses termasuk dalam berpendapat. Korps PMII Putri (KOPRI) yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk menciptakan kader-kader putri PMII yang handal. Bukan bermaksud untuk melakukan pengkotakan jenis kelamin, namun patut disadari bahwa terlepas dari carut marutnya kepentingan politik di luar yang meributkan bentuk strukturalnya, KOPRI pada dasarnya sangat membantu dan memiliki kontribusi yang besar di PMII, hal ini terbukti dengan adanya KOPRI kader putri lebih berdaya, mandiri, menjadi pembuat keputusan yang baik serta mereka mampu untuk bersanding dengan kader putra untuk lebih meningkatkan kualitas PMII sebagai organisasi mahasiswa muslim yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah.
Keseimbangan peran perempuan dan laki-laki di PMII merupakan kunci untuk membuktikan bahwa PMII merupakan organisasi yang matang di bidang pengkaderan. Sehingga pemberian kesempatan yang sama merupakan bentuk aktualisasi PMII sebagai organisasi mahasiswa mulsim yang juga turut mengakui ratifikasi aturan PBB tentang penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW). KOPRI dibutuhkan sebagai lembaga perempuan yang bisa mempermudah kader putri untuk melakukan aktualisasi diri dan eksplorasi atas potensi yang mereka punya. Titik tekannya adalah pengembangan tidak dilakukan hanya dalam hal yang berbau domestik saja, namun peran-peran yang bersifat publik juga diajarkan di dalamnya. Sebagai kader PMII yang harusnya tidak bosan untuk belajar, memberikan kesempatan seperti yang diberikan negara terhadap perempuan (affirmative action) merupakan langkah awal yang tepat untuk mengembangkan pengkaderan putri. Dan patut untuk kita ingat secara bersama, bahwa di dalam PMII sendiri masih terdapat budaya patriarki, sehingga anggota ataupun kader putri yang baru kondisinya tidak bisa disamakan (mental dan kapasitas diri) dengan kader-kader putri yang sudah lama di PMII.
Pertanyaan besar para aktivis-aktivis gender dan perempuan di Indonesia adalah mengapa kondisi ketimpangan gender ini masih muncul. Pada dasarnya yang menjadi penghambat untuk berkembangnya perempuan saat ini adalah bukan lagi hanya karena laki-laki dan budaya patriarki saja. Namun yang sering tidak kita sadari sebagai aktivis perempuan PMII adalah egositas kita sebagai kader yang lebih dahulu berproses di PMII untuk menyamakan kondisi kader baru dengan kondisi kita. Sehingga seringkali terjadi perdebatan yang sangat sengit terkait bentuk struktur apa yang cocok untuk kader putri hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dan kondisi ini sama persis seperti gambaran mengapa pemberdayaan perempuan di negeri ini juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan para aktivis-aktivis perempuan yang awalnya mereka memperjuangkan kaum perempuan marjinal bergeser untuk lebih memperjuangkan diri mereka sendiri agar bisa lebih berdaya dengan secara tidak sadar menindas perempuan marjinal sehingga yang marjinal semakin berada di posisi yang super marjinal. Sahabat/i, jika kita merupakan kader PMII yang dengan tulus ingin membangun PMII dan meningkatkan kualitas kader putri PMII maka mulai saat ini marilah kita mencoba untuk jujur dengan diri kita masing-masing dan meletakkan egositas serta mulai untuk membangun lembaga kader putri sebagai wadah kader putri di manapun berada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar