PENDIDIKAN DAN REGULASI PANDEMI COVID 19

Apa yang terjadi pada peradaban saat ini, adalah apa yang diberikan oleh dunia pendidikan masa lalu, artinya nyawa peradaban terletak pada bagaimana dunia pendidikan saat ini.

Instrumen akal sebagai bekal yang diberikan Tuhan secara eksklusif kepada manusia adalah perintah secara langsung bahwa keadaan tata kelola dunia ada di tangan manusia sebagai khalifah.

Tujuan pendidikan esensinya bukan meningkatkan pengetahuan, tapi menciptakan kemungkinan manusia untuk ber-eksperimen sendiri dengan penemuan yang baru. Tapi esensi mengalami degradasi akibat modernisasi yang membuat hijab akal manusia tertutupi oleh dalih bahwa manusia harus bertahan dan mengikuti arus industri supaya bisa hidup dalam tekanan globalisasi ditambah dalam situasi pandemi yang sampai sekarang sulit kita tebak sampai kapan wabah ini akan berakhir.

Sekolah sebagai media transfer pendidikan seakan menjadi alat satu-satunya dalam menempuh pertahanan hidup agar tidak tertindas modernisasi industri, sedang kurikulum sekolah juga tidak mempersiapkan akal manusia sebagai stimulus pencarian diri, tapi hanya sebagai pemberi kabar kebutuhan industri juga kabar tentang regulasi-regulasi pemerintah di masa pandemi saat ini yang di anggap kurang memperliatkan kinerjanya untuk sektor pendidikan.

Industri teknologi mulai menjadi dewa. bagaimana tidak, dalam situasi seperti ini media tiap harinya saling berlomba-lomba untuk memberitakan tentang kasus-kasus pandemi covid 19. Dari jumlah kematian, bantuan sosial sampai dengan kebijakan atau keputusan presiden. karena hari ini, kebanyakan orang sudah tak ingin lagi berperan menjadi diri, tapi menjadi peranan atau korban pelaku industri teknologi.

Belum lagi kalau kita bidik kritis pada regulasi negara yang juga sangat asosial dan berdampak pada ketimpangan sosial yang membuat masyarakat tidak peduli lagi pada pencarian diri demi mengejar atau bertahan agar hidup di era modernisasi saat ini masih dapat di jalani tanpa kekurangan sandang pangan.

Jika kita ringkas pendidikan hari ini, maka semiotik dari keseluruhannya adalah bahwa SEKOLAH hari ini masih menempati level SEKUL-AH “Sekul dalam Bahasa Jawa adalah Nasi” artinya sekolah atau pendidikan hari ini adalah tentang urusan perut, jauh urusan hati apalagi di atasnya lagi, yaitu AKAL.

Silahkan berkontemplasi dan ceritakan pada kami, untuk mencoba menemukan terobosan agar manusia kembali menjadi peran yang sejati. Terutama di sektor pendidikan pada saat Regulasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa Bali di umumkan Presiden pada selasa, 20 juli 2021 dini hari.

Sumber: https://www.caknun.com/2020/sekul-ah/

Share:

Read More

SAMBUTAN DARI MASYARAKAT CIREBON MENGENAI ISU PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT JAWA BALI

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. di awal bulan juli, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021. Kebijakan yang diberlakukan selama dua pekan dan menyasar kabupaten/kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam situasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang belum selesai ini, beredar kabar bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan diperpanjang hingga akhir juli. Perbincangan soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tengah ramai dibicarakan publik, Topik hangat ini pun menuai pro kontra. Ada sebagian yang setuju dan tak sedikit pula yang tak setuju jika masa pembatsan kegiatan ini diperpanjang.

Seperti yang dikata, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan PPKM diperpanjang sampai akhir Juli 2021. Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7/2021). "Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir seperti dilansir Antara, Jumat. Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli ini memiliki banyak risiko.

Adapun, risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial, menurut Muhadjir tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Akan tetapi, bantuan itu gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya. "Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, bagi-bagi masker juga perlu menjadi perhatian, mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal. Ia menjelaskan apapun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat melanggar protokol kesehatan, maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil. Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil," katanya. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa. Adapun ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021.

Sementara itu, Wacana perpanjangan PPKM darurat  mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengaku tidak berharap ada perpanjangan PPKM darurat. Azis mengaku terus berusaha menurunkan angka penyebaran covid-19 di Kota Cirebon dan menegaskan akan maksimal berupaya mengurangi aktivitas masyarakat Kota Cirebon. Seperi memadamkan PJU pada malam hari, hingga penyekatan di titik perbatasan masuk Kota Cirebon. "Kita masih terus berupaya menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon," kata Azis, Selasa (13/7/2021).

 

Upaya yang dilakukan Pemkot Cirebon tersebut, diharapkan bisa menurunkan angka penyebaran covid-19 di Kota Cirebon setelah 20 Juli 2021. Jika angka positif covid-19 masih tinggi setelah tanggal 20 Juli 2021. Maka tidak menutup kemungkinan PPKM darurat Kota Cirebon diperpanjang. "Nauzubillah minzalik. Jangan sampai setelah 20 Juli nanti angka penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon justru masih tinggi," ungkap Azis. Azis memohon pengertian dan keikhlasan masyarakat Kota Cirebon untuk bisa mematuhi semua aturan selama pelaksanaan PPKM darurat ini.

Dikalangan Mahasiswa, Jagat media sosial mendadak dihebohkan dengan beredarnya seruan aksi bagi rakyat Cirebon untuk menolak keras kebijakan PPKM Darurat. Hal ini diduga sebagai bentuk protes, lantaran pemerintah dinilai salah mengambil kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut malah banyak merugikan masyarakat.

Seruan aksi masyarakat Cirebon menolak PPKM Darurat ini diduga diinisiasi oleh mahasiswa di kampus Kota Cirebon. Hal ini terlihat dari unggahan video di akun instagram resmi BEM KM Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Jumat (16/07/2021). Dalam video tersebut berisikan undangan untuk masyarakat Cirebon agar ikut hadir unjuk rasa penolakan PPKM Darurat di Balai Kota Cirebon. "Seruan Aksi Tolak PPKM!!! Kalian semua diundang "Masyarakat Cirebon Melawan" (P)ARA (P)EMERINTAH (K)ONTRA (M)ASYARAKAT," kata keterangan tertulis dalam video tersebut. Rencana unjuk rasa ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin (19/07/2021) mendatang. Adapun titik kumpul unjuk rasa penolakan PPKM Darurat ini berlokasi di Kampus 1 UGJ.

Penyebab aksi penolakan PPKM Darurat ini diyakini karena pemerintah dalam menangani Covid-19 selama ini enggan menggunakan Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinan Kesehatan Pasal 55 ayat (1) yang berisi bahwa, "selama dalam Karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat."

 

Sontak seruan aksi tersebut rupanya banyak mendapatkan perhatian dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang turut mendukung aksi penolakan tersebut.

"Harus ada yang mulai dulu, mantap cirebon," ujar akun @_bagus.ta.

"Setidaknya cirebon memulai api perlawanan, gw harap kampus lain ikut bereaksi dengan tuntutan pemenuhan dasar manusia dan ternak," ucap akun @yovananda.

"Ayo bung semangat demi keadilan!! Goncangkan dunia dengan 10 pemuda pilihan," cetus akun @cahyaaaaa14.

"Panjang umur perlawanan," sahut akun @andrian_bads.

Menanggapi seruan aksi yang dilakukan oleh BEM KM Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, M. Lukman Harun A. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon 2021-2022 Memberikan himbauan kepada Mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon untuk tidak ikut turun aksi pada hari Senin (19/07/2021) mendatang. Jika hal tersebut tidak diperhatikan oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, maka Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon tidak akan bertanggungjawab dengan apa yang terjadi nantinya. Hal ini dituliskan dalam story akun instagram resmi milik Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon @dema.bbc.

hal tersebut dilakukan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon setelah melihat dari banyaknya respon dan tanggapan dari mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang ingin ikut andil terjun dalam aksi tersebut. "yang pertama, Kita belum melakukan Kajian dan Riset, Kita perlu mengumpulkan beberapa tanggapan dari para pengusaha mikro, Ojek Online (Ojol), Lembaga Pertahanan dan Pemerintahan. yang kedua, tidak ada koordinasi juga informasi dari BEM KM Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) mengenai tuntutan yang akan dilakukan dalam Aksi tersebut." Lukman Harun menegaskan Alasan mengapa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon menahan mahasiswanya untuk tidak ikut turun aksi.

Oleh: SLAMET MUTTAQIN AMIN, KEMENDIKSET DEMA IAI BBC | Sabtu, 17 Juli 2021. 19:00 WIB

Perbincangan soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tengah ramai dibicarakan publik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PPKM Diperpanjang Sampai Tanggal Berapa? Ini Jawaban Pemerintah", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/07/17/103000326/ppkm-diperpanjang-sampai-tanggal-berapa-ini-jawaban-pemerintah.
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Akhdi Martin Pratama

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Apa Itu PPKM Darurat dan Bedanya dengan PPKM Mikro", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all.
Penulis : Dandy Bayu Bramasta
Editor : Sari Hardiyanto

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Apa Itu PPKM Darurat dan Bedanya dengan PPKM Mikro", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all.
Penulis : Dandy Bayu Bramasta
Editor : Sari Hardiyanto

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Apa Itu PPKM Darurat dan Bedanya dengan PPKM Mikro", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all.
Penulis : Dandy Bayu Bramasta
Editor : Sari Hardiyanto

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Apa Itu PPKM Darurat dan Bedanya dengan PPKM Mikro", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all.
Penulis : Dandy Bayu Bramasta
Editor : Sari Hardiyanto

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Share:

Read More

Tanpa Gerakan, tidak ada Kedukaan, tidak ada Kegembiraan, tidak ada Emosi dan Semangat!

"Dua puluh tahun dari sekarang, kita akan lebih kecewa pada hal-hal yang belum pernah kita lakukan daripada yang sudah pernah kita kerjakan. Jadi, ambillah resiko dan bergeraklah sekarang juga!"

Seringkali kita menggunakan waktu luang untuk membayangkan cita-cita dan mimpi di masa depan. Entah itu memiliki rumah besar, mendapatkan beasiswa luar negeri atau menjadi terkenal karena bakat yang di miliki. Ada banyak hal besar yang sudah otak kita program kerja-kan. Tetapi, semua itu hanya mimpi dan cita-cita saja, belum ada satu pun yang menjadi kenyataan. Apa sebabnya? MALAS! 

Malas merupakan kebiasaan yang sering menjadi Penghambat dalam melaksanakan perubahan. Malas ialah bentuk umum dari keenggangan kita melepaskan zona yang dikatakan nyaman. Malas menghambat kemajuan kita dan membuat menunda bahkan tidak sama sekali melakukan hal-hal hebat yang kita bisa. Kenyamanan untuk tidak melakukan hal-hal yang memerlukan usaha begitu melekat, sehingga sulit bagi otak memerintahkan tubuh untuk bergerak. 

Ironisnya, keadaan rasa nyaman ini di dukung oleh kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi. Berbagai gadget diciptakan untuk mempermudah kehidupan, sekaligus membuat tidak banyak bergerak. Kita tidak perlu bangun dari tempat tidur untuk menyapa dan melihat situasi dunia, semua bisa dilakukan melalui jaringan internet. Tidak heran jika kita sering mendengarkan orang tua mengatakan bahwa generasi sekarang adalah generasi pemalas. Meskipun, pendapat tersebut tidak seluruhnya benar. 

Kekurangan gizi juga dapat memunculkan rasa malas, tubuh yang kekurangan nutrisi menjadikan mudah lelah dan Membuat mood menjadi buruk. Kombinasi keduanya membuat kita menjadi tidak bisa bergerak menyelesaikan satu tugas pun. Padahal, di depan mata sudah menunggu pekerjaan yang harus segera di selesaikan. 

Kekurangan nutrisi tidak selalu disebabkan oleh kemiskinan. Orang miskin memang sering kali tidak memiliki kecukupan uang untuk membeli makanan bergizi. Namun, orang yang berkecukupan pun rentan dari kekurangan nutrisi. Gaya hidup dan pola makan yang tidak teratur lah penyebab hal demikian, mereka cenderung tidak bergerak dari tempatnya untuk melakukan kegiatan apapun karena tubuhnya sedang tidak sehat, lelah dan kekurangan gizi. 

Nahh,,, keadaan-keadaan yang diciptakan oleh rasa malas ini memanglah manusiawi, sesekali boleh-lah kita bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun seharian. Namun, jika hal tersebut di biasakan tiap hari, hal tersebut tentu saja tidak bisa di terima. Khususnya untuk meraih keberhasilan. Sebuah kesuksesan tidak pernah mendekati kenyamanan, Sedang pemalas tidak menyukai usaha sekecil apapun. Di dalam pikiran seorang pemalas, kesuksesan bisa diraih nanti, yang penting menikmati rasa nyaman dulu. Pertanyaanya, kapankah yang dimaksud "nanti" itu? 

Kemalasan adalah cara terbaik membiarkan orang lain menjadi lebih sukses daripada kita. 

Oleh; Slamet Muttaqin Amin, Mahasiswa IAI BBC Cirebon | Rabu, 12 Mei 2021, 12:00WIB

Share:

Read More

BERKAH COVID 19 (BPNT, PKH, BLT, sampai BST Kemensos) "Mendekati Suci, Melewati Suci sampai Kembali Suci"

Penyampaian kritik, merupakan perwujudan cinta terhadap negara. “…ingin memberikan sumbangsih sebuah pemikiran (politik) mengenai sebuah konsep negara yang bagus untuk dijalankan oleh Indonesia kedepannya”.

Tanpa kritik kekuasaan cenderung dijalankan secara korup. Apalagi selama ini akar kegaduhan berikut permasalahan negara mendasar belakangan tak terlepas dari “segi mengonsep negara”. Disadari atau tidak, bila masalah paling elementer saja belum selesai, problem sertaan yang mengiringi tidak akan terselesaikan.

Dasar permasalahan yang dihadapi indonesia meliputi ketidakjelasan kedudukan negara dan pemerintah. Distribusi kekuasaan pun berjalan sengkarut. Memang, sejauh dicatat peneliti, negara Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial: tak ada pemisahan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Belum lagi perbedaan itu disandingkan dengan posisi rakyat, betapa semakin lengkap dan kentara kegamangan itu.

Benih-benih feodalisme masih menghunjam kuat di tubuh aparatus kekuasaan, sekalipun ruh demokrasi terus direproduksi di tiap mimbar. Masalah ini semakin kompleks ketika diperhadapkan dengan penyebutan pegawai negeri sipil karena sebetulnya mereka tak ubahnya pegawai sipil pemerintah.

Pemerintah berikut turunan paling bawah seharusnya mengabdi kepada rakyat. Namun, praktik selama ini justru sebaliknya. Rakyat malah harus menghamba kepada birokrat, baik level kelurahan, kecamatan, kebupatian, kegubernuran, kementerian, maupun kepresidenan.Pemimpin serta kepemimpinan hendaknya menguasai medan di lapangan secara utuh dengan kualitas keilmuan yang dimiliki.

“beda antara keluarga dengan rumah tangga, antara kepala keluarga dengan kepala kepala rumah tangga, termasuk antara almari kas negara dengan laci kas rumah tangga, juga antara bendahara dengan kasir,” catat peneliti. Pembagian ranah kekuasaan ini sesungguhnya menggarisbawahi bagaimana negara dan pemerintah memiliki cakupan yang berlainan. Keduanya seharusnya memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Tidak malah dijalankan sekaligus oleh presiden, baik sebagai kepala negara maupun pemerintahan.

Kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Penyampaian kritik, baginya, merupakan perwujudan cinta terhadap negara.

Share:

Read More